JAKARTA – Pemerintah Tiongkok bersikap sangat tegas terhadap usulan Presiden AS Donald Trump agar warga Palestina dipindahkan dari Jalur Gaza.
Tiongkok kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan Presiden AS Donald Trump tersebut.
Sebelumnya, Trump pada Selasa mengatakan bahwa AS akan mengambil alih wilayah kantong Palestina itu setelah penduduknya dipindahkan ke tempat lain.
Trump juga mengatakan akan mengembangkan ekonomi Gaza dan menjadikannya “Riviera di Timur Tengah”, merujuk pada kota pantai yang indah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menyampaikan sikap terhadap usulan Presiden AS tersebut.
Guo Jiakun mengatakan pemerintahnya meyakini bahwa prinsip “rakyat Palestina memerintah Palestina” harus ditegakkan pascakonflik di Gaza.
“Kami menentang pemindahan paksa penduduk Gaza,” kata dia dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (6/2/2025).
“Gaza adalah milik rakyat Palestina. Wilayah itu adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina.”
“Bukan alat penawaran demi keuntungan politis,” kata Guo Jiakun.
Perang Israel telah membuat Gaza hancur dan penduduknya menderita, kata dia.
Dia menambahkan bahwa masyarakat internasional, khususnya negara-negara besar, harus bergandengan tangan.
Untuk menjadikan Gaza lebih baik dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu rekonstruksi di sana.
“Tiongkok dengan tegas mendukung hak-hak nasional yang sah rakyat Palestina,” kata Guo Jiakun.
Dia mengatakan bahwa Tiongkok siap bekerja sama untuk mewujudkan Solusi Dua Negara yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka.
Yang memiliki kedaulatan penuh berdasarkan Perjanjian Perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Sejumlah negara juga telah menyampaikan penolakan mereka terhadap usulan Trump itu.
Raja Abdullah dari Yordania, yang dijadwalkan akan bertemu Trump di Washington pekan depan, mengatakan dirinya menolak.
Terhadap segala upaya untuk mencaplok wilayah dan menggusur warga Palestina.
Mesir mengatakan akan mendukung rencana pemulihan Gaza tanpa warga Palestina meninggalkan wilayah itu.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyebut pengusiran warga Palestina dari Gaza bertentangan dengan hukum internasional.
Dan akan semakin menyebabkan penderitaan dan permusuhan baru.
Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa masa depan Gaza tidak boleh dikendalikan oleh negara ketiga.
Tetapi oleh “Negara Palestina masa depan, di bawah naungan Otoritas Palestina.”
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan penduduk Gaza harus diizinkan untuk membangun kembali tempat tinggal mereka.
Agresi militer Israel sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 47.550 penduduk Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoekbis.com dan Infomaritim.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiupdate.com dan 24jamnews.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hellodepok.com dan Pontianak.on24jam.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).
Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).
Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.
Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Tinggalkan Balasan