JAKARTAOKE.COM – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menanggapi beredarnya film dokumenter Dirty Vote yang kontroversial itu.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menyebut Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah.
Habiburokhman pun mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film itu.
Ia menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.
“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah.”
“Narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habiburokhman.
Baca artikel lainnya di sini : Kontroversi Film ‘Dirty Vote’, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Aktivis Namun Dukung Calon Presiden Tertentu
Habiburokhman menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Habib menilai film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
Lihat juga konten video, di sini: Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo, Jawa Timur, Gus Miftah Pimpin Sholawat
Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.
Rumah produksi WatchDoc yang merilis Film Dirty Vote ini mengaku berupaya mengungkap berbagai kecurangan yang diduga terjadi menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Dalam film ini, tiga pakar hukum seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang mengupas upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam film tersebut.
Ketiga sosok ahli hukum itu selama ini juga aktif dalam gerakan antikorupsi.
Mereka bertiga juga diketahui merupakan anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md.
Kini, Mahfud MD adalah calon Wakil Presiden 03 pasangan Capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh Koalisi PDI Perjuangan.
Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum ini didasarkan pada Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023.
Tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang ditandatangani oleh Mahfud Md pada 23 Mei 2023.
Adapun WatchDoc pernah merilis film-film dalam momentum pemilu. Pada 2014, mereka meluncurkan film Ketujuh.
Lalu pada 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka menerbitkan Jakarta Unfair. Pada Pilpres 2019, ada film Sexy Killers.***
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Hallopresiden.com
Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloup.com dan Ekbisindonesia.com
