Permudah Pemerintah Atasi Masalah Perkotaan, Dewan Aglomerasi akan Ditunjuk oleh Presiden

- Pewarta

Selasa, 19 Maret 2024 - 06:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Facebook.com/@Presiden Joko Widodo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Facebook.com/@Presiden Joko Widodo)

JAKARTAOKE.COM – Dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dibentuk untuk mempermudah pemerintah mengatasi beragam masalah perkotaan.

Seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan sebagainya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan hal tersebut saat mendatangi kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Tito memastikan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden melalui keputusan presiden.

“Seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan pada presiden,” kata dia.

“Banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam.”

Baca artikel lainnya di sini : Pengamat Tanggapi Keraguan Sejumlah Pihak Soal Kemampuan Gibran dalam Bursa Calon Ketua Umum Golkar

“Sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya,” kata Tito

Menurut Tito, Jakarta sudah tidak memiliki batas alam wilayah dengan kawasan penyangga lainnya.

Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi

Hal tersebut membuat beberapa permasalahan di Jakarta saling berkesinambungan dengan kondisi di wilayah sekitar.

Seperti banjir, penumpukan sampah hingga macet.

Karenanya, dia menilai butuh kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah kota.

Untuk menyelesaikan permasalahan itu dari hulu ke hilir.

Dia pun mencontohkan kondisi yang sama dengan di Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.

“Kita mengambil template di Papua, di Papua juga sama perlu ada harmonisasi.”

“Antar kabupaten kota dan provinsi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan papua,” katanya.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional metropolitan Harianjayakarta.com

Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Fokussiber.com dan Infoekonomi.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Berita Terkait

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Program Propami Peduli Salurkan Donasi Anggota
Prabowo Targetkan APBN Nol Defisit 2028 Lewat Efisiensi dan Inovasi Fiskal
Prabowo Tekan Pemborosan BUMN: Tantiem Dihapus, Komisaris Dipangkas
Menuju Kongres PWI, Munir Dorong Persatuan dan Reformasi Organisasi
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Khofifah Pekan Ini Terkait Korupsi
Khofifah Belum Diperiksa, KPK Tunggu Waktu Tepat Bongkar Dana Hibah
Pidato di Turki, Presiden Prabowo Subianto: Sekarang Terjadi Penindasan Bangsa Besar ke Bangsa Lemah!
Menuju cahaya ilahi, menuju kesempurnaan hati. Saatnya mengucapkan selamat Hari Raya

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:54 WIB

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Program Propami Peduli Salurkan Donasi Anggota

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 09:15 WIB

Prabowo Targetkan APBN Nol Defisit 2028 Lewat Efisiensi dan Inovasi Fiskal

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 08:44 WIB

Prabowo Tekan Pemborosan BUMN: Tantiem Dihapus, Komisaris Dipangkas

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 09:55 WIB

Menuju Kongres PWI, Munir Dorong Persatuan dan Reformasi Organisasi

Selasa, 24 Juni 2025 - 14:37 WIB

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Khofifah Pekan Ini Terkait Korupsi

Berita Terbaru

Pers Rilis

Hainan: Etalase Kebijakan Pintu Terbuka Tiongkok

Jumat, 29 Mei 2026 - 15:45 WIB

Pers Rilis

Desay SV Pamerkan Inovasi Mobilitas Berbasis AI di AEE 2026

Jumat, 29 Mei 2026 - 05:27 WIB